LATAR BELAKANG SEJARAH SBB

Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan berat saat proses  pembentukannya, namun Tokoh Pejuang Pemekaran Kabupaten SBB saudara Jacobus Frederik Puttileihalat, S.Sos tidak pernah gentar. Dengan gigih, Ketua Umum CNI ( CONSORSIUM NUSA INA ) ini mengambil langkah-langkah strategis sehingga mendapat dukungan dari para Latupati dan berbagai lapisan masyarakat luas. Mereka memberikan dukungan penuh secara tertulis baik pada Menteri Dalam Negeri maupun DPR RI di Jakarta, sementara tekanan politik kepada penyelenggara pemerintah Kabupaten Induk, Maluku Tengah (Bupati dan Ketua DPRD) serta pemerintah Provinsi Maluku terus dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat di bawah koordinasi CNI ( CONSORSIUM NUSA INA ).

Perjuangan yang dilakukan oleh CNI ( CONSORSIUM NUSA INA ), ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat luas Pulau Seram pada khususnya dengan dukungan para latupati dan tokoh masyarakat di empat kecamatan, masing-masing Kecamatan Taniwel,  Kairatu, Seram Barat dan Kecamtan Huamual Belakang. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh CNI ( CONSORSIUM NUSA INA ) bersama para latupati yang ditujukan kepada bupati Maluku Tengah mupun DPRD Maluku Tengah untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan pembentukan kabupaten SBB dilakukan secara terus menerus, baik secara fisik (terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh CNI ( Consorsium Nusa Ina ) bersama masyarakat di Kabupaten Induk) maupun ditempuh secara diplomasi, karena ada indikasi kuat pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun DPRD Maluku Tengah menolak pemekaran.

Hasil dari pada tekanan-tekanan politik itu, antara lain pada tanggal 21 Juni 2002 Bupati Maluku Tengah (Rudolf Rukka, SIP) mengeluarkan Rekomendasi Dukungan Pemekaran Kabupaten SBB Nomor : 100/87/REK/2002 diikuti dengan keputusan DPRD Kebupaten Maluku Tengah Nomor : 09/KPTS/DPRP-MT/2003 pada tanggal 10 Maret 2003. Selain tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Jacobus Frederik Puttileihalat, S.Sos (Ketua Umum Consorsium Nusa Ina) bersama para latupati ke-Kabupaten SBB di Maluku Tengah, tekanan politik juga dilakukan kepada DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku yang dilakukan dengan cara memobilisasi massa (demonstrasi oleh masyarakat SBB) untuk mendapatkan Dukungan Pembentukan Kabupaten SBB.

Akhirnya pada tanggal 30 April 2003 DPRD Provinsi Maluku mengeluarkan Keputusan Nomor : 09 tahun 2003 tentang persetujuan terhadap pembentukan Kabupaten Seram Barat.

            Komitmen Perjuangan CNI ( Consorsium Nusa Ina ) hanyalah termotivasi untuk berjuangan demi masa depan rakyat SBB, yang pada akhirnya telah melahirkan suatu karya besar dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dam Kabupaten Kepulawan Aru di Provinsi Maluku.

Artikel Terkait